wakaf di Indonesia
wakaf di Indonesia

Droidif.com, Dilansir dari bwi.or.id, kegiatan wakaf di Indonesia dikenal seiring dengan adanya perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Selain melaukan dakwah, para ulama juga ikut memperkenalkan ajaran wakaf kepada masyarakat saat itu. Hal ini terbukti dengan adanya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran tentang wakaf pun terus berkembang di Indonesia, baik ketika masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun setelah Indonesia merdeka. Di era kolonial menjadi puncak dari adanya kegiatan wakaf, saat itu perkembangan organisasi keagamaan seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan masjid semua berdiri di atas tanah wakaf.

Sayangnya, perkembangan wakaf di kemudian hari tidak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf hanya dilakukan sebatas kegiatan keagamaan saja, seperti halnya pembangunan masjid, mushalla, madrasah, kuburan, hingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang dimanfaatkan secara ekonomis bagi rakyat luas.

wakaf di Indonesia

Beberapa aturan pun telah dibuat oleh pemerintah soal mekanisme wakaf, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, namun PP ini hanya mengatur tentang wakaf pertanahan saja. Peraturan Pemerintah ini pun dianggap tidak jauh berbeda dengan model wakaf yang muncul di periode awal, semua kegiatan wakaf identik dengan tanah dan kegunaannya pun hanya terbatas pada kegiatan sosial yang berhubungan dengan keagamaan, seperti untuk masjid, mushalla, kuburan, dan madrasah.

Hingga 2004 peraturan pemerintah soal perwakafan tidak ada pembaharuan atau peraturan baru. Minimnya regulasi yang mengatur perwakafan inilah yang menjadikan wakaf di Indonesia tidak berkembang alias stagnan. Walau cukup banyak berdirinya lembaga wakaf, tetapi hanya sebagian kecil lembaga (nazhir) yang mampu mengelola harta benda wakaf secara optimal. Pada era ini dapat dikatakan jika perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep baru soal pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Fakta MUI ini pun kemudian diperkuat dengan adanya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tak bergerak tapi juga berupa benda bergerak, seperti uang. Di dalam UU tersebut diatur pula soal kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir atau pihak yang menerima hingga soal pengelolaan harta wakaf.

Agar fungsinya dapat berjalan dengan baik, Undang-undang ini pun masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama soal wakaf uang (PMA Wakaf Uang) yang nantinya akan menjadi petunjuk pelaksanaannya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai sentral atau pusat nazhir wakaf. Setelah melalui proses yang panjang di penghujung tahun 2006 akhirnya terbit Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf, dan pada Juli 2007 keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan untuk mengangkat keanggotaan BWI untuk periode 2007 hingga 2010.

Hingga kini BWI terus berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia agar bisa ikut berkontribusi dalam penguatan perekonomian negeri. Di bulan Maret 2019 BWI mengangkat isu strategis guna memperbesar dunia perwakafan di Indonesia. Isu yang diangkat salah satunya soal wakif atau orang yang mewakafkan hartanya.

BWI mengatakan pihaknya mengupayakan untuk memperbanyak jumlah wakif dengan menggaet seluruh lapisan masyarat, tidak hanya orang tua namun juga kaum milenial menjadi sasaran dalam program wakaf ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here